Berita

RAPAT KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK DI KANWIL BPN PROV. NTB

8 May 2013 | 09:35 - Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat  -  Liputan Tim Kanwil

Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat

  EMAIL     PRINT


RAPAT KOORDINASI PENGKAJIAN DAN PENANGANAN SENGKETA DAN KONFLIK DI KANWIL BPN PROV. NTB

Prioritas pemerintahan Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dalam bidang pertanahan yakni penanganan sengketa dan konflik pertanahan diseluruh wilayah Negara Indonesia. Untuk mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang bersekala Sektoral, Regional dan Nasional, maka BPN RI telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2011, Keputusan Kepala BPN RI No : 3661/KEP-25.2/IX/2012 dan Surat Kepala BPN RI No : 3371/017-500/IX/2012.  

 

Dalam rangka  mempercepat penanganan dan penyelesaian Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada tanggal 2 s/d 3 Mei 2013 yang secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Bapak Hasmi Hanafie, SH.,M.M dan peserta Rapat Koordinasi terdiri dari Kasi dan Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dari seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

 

Rapat Koordinasi yang dimaksudkan sebagai media konsultasi dan diskusi terhadap hambatan-hambatan serta sarana menyamakan presespsi dan pemahaman bagi jajaran Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga diperoleh solusi dan pemahaman bersama dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang bersifat rawan strategi, sengketa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun kasus-kasus pertanahan yang bersklala sektoral.

 

Rapat Koordinasi membahas juknis Perkaban RI No. 3 Tahun 2011, persoalan pertanahan yang dihadapi, hambatan Pelaksanaan dan langkah-langkah percepatan penyelesaian serta laporan (evidence) capaian pelaksanaan baik fisik maupun penyerapan anggaran tahun 2013 dalam rangka penyelesaian sengketa, Konflik dan Perkara pertanahan yang dihadapi oleh masing-masing Kantor Pertanahan. Sehingga dihasilkan komitmen bersama jajaran Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam rangka percepatan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, Pelaporan Kegiatan penanganan kasus dan percepatan penyerapan anggaran tahun 2013 serta kedepannya akan terpetakan kasus-kasus pertanahan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan system GEO SKP.


 Foto Terkait